Pembebasan Tanah Jalan Tol

Permasalahan pembebasan tanah untuk jalan tol sampai saat ini masih menjadi permasalahan yang sangat pelik dalam usaha penambahan lajur maupun jalur jalan tol. Seringkali proyek jalan tol terhambat hanya karena masih ada masalah dengan tanah yang ternyata masih menjadi sengketa. Proses ini seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama. Permasalahan mengenai pembebasan tanah untuk proyek jalan tol sendiri sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan aturan turunannya seperti Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, serta aturan lain yang berkaitan dengan pembebasan tanah untuk kepentingan umum yang diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Menurut Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006, Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan cara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah. Selanjutnya di Pasal 5 dijelaskan bahwa pembangunan Jalan Tol termasuk dalam kategori pembangunan untuk kepentingan umum.

Salah satu kunci keberhasilan dalam proses pembebasan tanah adalah masyarakat yang dapat diajak bekerja sama dengan baik. Jika penawaran yang diberikan sesuai dengan apa yang diharapkan pemilik tanah, tentu proses pembebasan ini tidak akan berjalan terlalu lama. Dalam Pasal 58 ayat (3) Undang-Undang 38 Tahun 2004 ditentukan bahwa Pemegang hak atas tanah, atau pemakai tanah negara, atau masyarakat ulayat hukum adat, yang tanahnya diperlukan untuk pembangunan jalan, berhak mendapat ganti kerugian. Pengertian ganti kerugian yang diberikan oleh Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum adalah penggantian terhadap kerugian baik bersifat fisik dan/atau non fisik sebagai akibat pengadaan tanah kepada yang mempunyai tanah, bangunan, tanaman, dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah yang dapat memberikan kelangsungan hidup yang lebih baik dari tingkat  kehidupan sosial ekonomi sebelum terkena pengadaan tanah. Sementara Undang-Undang Nomor 2 Tahun2012 memberikan pengertian sebagai penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah. Dari rumusan ganti kerugian yang diberikan oleh Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 seharusnya ganti rugi yang ditawarkan tidak merugikan pemilik tanah, justru seharusnya memberikan kelangsungan hidup sosial dan ekonomi yang lebih baik. Namun kenyataannya selama ini terkadang masih ada perlawanan yang dilakukan oleh pemilik tanah yang tanahnya dilalui proyek jalan tol.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan pembebasan lahan sulit untuk dilakukan. Faktor pertama yang akan menyulitkan proses pembebasan lahan adalah belum tercapainya kesepakatan antara pemilik lahan dengan panitia pengadaan tanah. Ketidak sesuaian harga yang ditetapkan dengan harga yang diinginkan pemilik tanah kerap kali menjadi masalah. Ketentuan mengenai ganti rugi sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Bentuk ganti rugi bisa berupa Uang; Tanah pengganti; Permukiman kembali; Kepemilikan saham; atau Bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak.

Dasar perhitungan besarnya ganti rugi meliputi Tanah; Ruang atas tanah dan bawah tanah; Bangunan; Tanaman; Benda yang berkaitan dengan tanah; dan/atau Kerugian lain yang dapat dinilai. Harga inilah yang kemudian kerap kali menjadi masalah dalam proses pembebasan lahan. Namun Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 sudah memperhitungkan hal tersebut dan menentukan bahwa apabila Bila tidak terjadi kesepakatan besarnya ganti Kerugian, Pihak yang Berhak dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri setempat dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah musyawarah penetapan Ganti Kerugian. Bila Pihak yang Berhak menolak besarnya Ganti Kerugian, tidak mengajukan keberatan, Pihak yang Berhak dianggap menerima Ganti Kerugian. Pengadilan negeri kemudian memutus besarnya Ganti Kerugian dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya pengajuan keberatan. Bila Pihak yang berhak masih berkeberatan terhadap putusan pengadilan negeri, Pihak yang berhak tersebut dalam waktu maksimal 14 hari kerja dapat mengajukan kasasi Kepada Mahkamah Agung dan diputus maksimal 30 hari kerja sejak permohonan kasasi diterima. Putusan pengadilan negeri/Mahkamah Agung yang telah memperoleh kekuatan hukum inilah yang akan menjadi dasar pembayaran Ganti Kerugian kepada pihak yang mengajukan keberatan. Bila Pihak yang Berhak masih menolak Ganti Kerugian, Ganti Kerugian dititipkan di pengadilan negeri setempat. Penitipan Ganti Kerugian juga dilakukan terhadap:

  • Pihak yang Berhak menerima Ganti Kerugian tidak diketahui keberadaannya; atau
  • Objek Pengadaan Tanah yang akan diberikan Ganti Kerugian:
  1. Sedang menjadi objek perkara di pengadilan;
  2. Masih dipersengketakan kepemilikannya;
  3. Diletakkan sita oleh pejabat yang berwenang; atau
  4. Menjadi jaminan di bank.

Faktor kedua yang mungkin dihadapi adalah bila ternyata tanah yang dilalui proyek Jalan Tol tersebut adalah tanah ulayat. Masyarakat adat tentu akan berusaha sekuat mungkin untuk mempertahankan tanah ulayat yang dimilikinya, sedangkan ketentuan dalam Undang-Undang, memungkinkan untuk mengambil alih tanah yang dimaksud. Permasalahan tersebut akan muncul pada pembangunan Jalan Tol di daerah yang masih memegang teguh tanah ulayat. Bahkan lebih jauh dalam Pasal 59 Undang-Undang 38 Tahun 2004, ditentukan lagi bila kesepakatan tidak tercapai dan lokasi pembangunan tidak dapat dipindahkan, dilakukan pencabutan hak atas tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan, dan dalam pelaksanaannya pembangunan jalan dapat dimulai pada bidang tanah yang telah diberi ganti kerugian atau telah dicabut hak atas tanahnya. Dari gambaran pasal di atas, bisa terbayang akan banyak penolakan yang dilakukan oleh masyarakat terkait dengan proses pembebasan tanah yang akan digunakan sebagai jalan tol. Potensi permasalahan ini sekiranya akan banyak muncul ketika MoU Pembangunan Jalan Tol di Sumatera akan direalisasikan mengingat di Pulau Sumatra masih banyak suku yang mempertahankan eksistensi tanah ulayat yang mereka miliki. Oleh karena itu hendaknya rencana pembangunan Jalan Tol di Sumatera juga memperhatikan apakah pembangunan tersebut akan melintasi tanah ulayat atau tidak dan kemungkinannya untuk membebaskan tanah tersebut.

Pembebasan lahan hendaknya memperhatikan ketentuan ganti rugi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Ganti rugi yang dimaksud dalam ketentuan tersebut haruslah dapat memberikan kelangsungan hidup yang lebih baik dari tingkat kehidupan sosial ekonomi sebelum terkena pengadaan tanah. Jika melihat culture masyarakat Indonesia yang konsumtif, rasanya pemberian ganti rugi berupa uang, tanah, atau pemukiman baru saja belum cukup untuk dapat meningkatkan tarah kehidupan baik secara sosial maupun ekonomi karena ganti rugi yang diberikan tidak kemudian dikembangkan namun akan habis untuk keperluan konsumsi. Harus ada metode penggantian ganti rugi yang tepat dan dapat meningkatkan kehidupan sosial ekonomi secara berkesinambungan bagi pemilik lahan. Jika melihat ketentuan di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dicontohkan ganti kerugian berupa Kepemilikan saham. Dengan demikian, Pemilik lahan yang dibebaskan akan menyadari bahwa bisnis jalan tol adalah bisnis yang besar dan akan mendatangkan keuntungan. Pemilik lahan juga akan turut merasa memiliki jalan tol karena mempunyai bagian saham dari jalan tol itu sendiri. Pemberian ganti kerugian berupa saham juga bisa meningkatkan kehidupan sosial ekonomi karena akan memberikan keuntungan secara berkelanjutan.

Selain itu, untuk memberikan ganti rugi yang dapat meningkatkan kehidupan sosial ekonomi pemilik lahan, dapat pula dilakukan program pengembangan bagi pemilik lahan. Program pengembangan tersebut dilakukan dengan memberikan pelatihan yang dapat menunjang pemilik lahan untuk lebih berkembang, sehingga bagaimana kehidupan pemilik lahan yang terkena proyek pembangunan terpantau secara jelas perkembangannya.